Eni Saragih Kembali Serahkan Duit Suap Senilai Rp 1,23 Miliar

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tersangka Eni Maulani Saragih kembali melakukan pengembalian uang yang diduga didapatkan dari perkara suap proyek kerjasama pembangunan PLTU Riau-1. Kali ini dia mengembalikan uang senilai Rp 1,25 miliar. Dengan adanya pengembalian tersebut, total sudah ada duit senilai Rp 2,962 miliar yang dikembalikan mantan Wakil Ketua Komisi VII tersebut .

“Sejauh ini, pengembalian uang ke KPK total Rp 2,962 miliar, yaitu oleh tersangka Eni Rp 2,25 miliar (dalam 3 tahap) dan salah satu panitia Munaslub Golkar Rp 712 juta,” sebut juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (10/10).

Terkait pengembalian uang tahap ketiga tersebut, kata Febri, hal itu dilakukan melalui rekening penampungan KPK. “Penyetoran uang ke bank dilakukan pada hari Senin, 8 Oktober 2018. Pada tahap 3 ini, EMS mengembalikan Rp 1,25 Miliar sebagai bagian dari penerimaan yang diakui tersangka terkait proyek PLTU Riau-1,” jelasnya.

Atas pengembalian uang tersebut, pihak KPK pun menghargainya. Sikap tersebut menurut Febri amat baik jika dilakukan secara konsisten demi terkabulnya pengajuan judicial review (JC) Eni.

“Akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan dan juga dicatat terkait proses pengajuan JC. Sepanjang nanti hingga proses selesai di sidang, Eni konsisten dan membuka seluasnya keterlibatan pihak lain dan mengakui seluruh perbuatannya,” tukasnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Eni selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap dari seorang pengusaha bernama Johannes B Kotjo. Eni diduga menerima duit Rp 4,8 miliar dari Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd yang merupakan salah satu konsorsium proyek PLTU Riau-1. Dalam pengembangan perkara, Idrus Marham juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mendapatkan komitmen fee sebesar USD 1,5 juta yang dijanjikan Kotjo bila PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan oleh Kotjo.

Sebagai pihak penerima, Eni kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Untuk Idrus terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(ipp/JPC)

Cara DAFTAR POKER Domino Qiu Qiu Capsa Susun Online Indonesia di Situs Agen Judi Terpercaya Assosiasi Resmi Dewapoker IDN Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri.