Minta Jatah Dana Rehab Gempa Lombok, Politikus Golkar Diringkus

JawaPos.com – Diduga meminta sejumlah uang proyek rehabilitasi bangunan sekolah pascagempa Lombok, politikus Partai Golkar diringkus oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Oknum tersebut diketahui bernama Muhir, yang tidak lain adalah Ketua Komisi V DPRD Mataram.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mataram, Ketut Sumedana membenarkam berita penangkapan ini. Menurutnya politikus Golkar itu diduga terlibat dalam proyek berjumlah Rp 42 miliar yang dialokasikan oleh Dinas Pendidikan Mataram untuk renovasi bangunan sekolah.

“Iya benar (Muhir ditangkap). Ada dana rehab gedung sekolah Dinas Pendidikan SMP sebanyak 32 kegiatan yang dialokasikan Rp 42 miliar seluruhnya,” ujar Ketut kepada JawaPos.com, Jumat (14/9).

Ketut menuturkan, oknum anggota dewan ini meminta sejumlah uang kepada Dinas Pendidikan. Mahar ini sebagai timbal balik karena Muhir telah meloloskan proyek rehabilitasi bangunan sekolah tersebut.

Ketut pun menduga permintaan sejumlah fee ini bukan yang pertama. Oleh karena itu, aparat masih terus mendalami kasus ini.

“Jadi, oknum anggota dewan ini meminta jatah fee, karena menurut pengakuannya dia yang meloloskan (dana rehab) itu sama teman-teman Dinas Pendidikan. Sudah beberapa kali minta sebenarnya,” jelasnya.

Dari operasi senyap ini, tim Kejaksaan berhasil mengamankan tiga orang pelaku termasuk Muhir. Sejumlah uang tunai dan kendaraan bermotor pun turut diringkus.

“Yang kami amankan tadi pagi ada tiga orang termasuk pelaku. Dan Rp 30 juta uang, sama sepeda motor yang dipakai, sama 2 unit mobil yang dipakai masing-masing mereka,” tegas Ketut.

Politikus Golkar tersebut akan dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Koruptor (Tipikor) dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Muhir sedikit diuntungkan dengan ancaman hukuman tersebut. Sebab jika Lombok ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah, maka oknum anggota dewan itu dapat dipidana dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Tipikor dengan ancaman hukuman mati.

“Tapi Pasal 2 Ayat (2) ini tidak dalam kategori (kasus) kami ini, karena (gempa Lombok) ini bukan bencana nasional, tapi bencana daerah,” pungkas Ketut.

(sat/JPC)

Cara DAFTAR POKER Domino Qiu Qiu Capsa Susun Online Indonesia di Situs Agen Judi Terpercaya Assosiasi Resmi Dewapoker IDN Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri.